PENELITIAN TENTANG ANALISIS KEBIJAKAN

BAB I

PENDAHULUAN

Secara alamiah dalam setiap pengambilan kebijakan oleh para penentu kebijakan pada dasarnya didahului dengan adanya pemahaman yang menyeluruh mengenai kondisi yang ada sehingga diperoleh bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai landasan dalam menetapkan kebijakan. Upaya untuk memahami kondisi yang ada dalam segala aspeknya dengan memanfaatkan segala data dan informasi terkait, menggunakan pendekatan ilmiah sehingga menghasilkan informasi yang diperlukan untuk menentukan kebijakan disebut penelitian atau analisis kebijakan ( Balitbangdikbud, 2002).

Kebijakan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan (Sisnas P3 Iptek) yang dikeluarkan pemerintah melalui Undang-undang no.18 Tahun 2002 merupakan “payung” kebijakan secara nasional bagi penelitian, pengembangan dan penerapan iptek. Kebijakan ini pada tahap selanjutnya menjadi acuan bagi masing-masing unsur yang terdapat dalam pasal-pasal undang-undang tersebut untuk menjalankannya. Pemerintah daerah berdasarkan pasal 14, 20, 21 dan 27 memiliki tanggungjawab dan peran penting dalam menjalankan aktivitas ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian diterjemahkan sebagai inovasi di tingkat daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan mulai dari mendefinisikan masalah kebijakan, mengumpulkan bukti masalah, mengkaji penyebab, mengevaluasi kebijakan yang ada, mengembangkan alternatif kebijakan, dan menyeleksi alternatif kebijakan yang terbaik.

BAB II

PEMBAHASAN

1.  Pengertian Penelitian Analisis Kebijakan

Istilah ‘kebijakan’ yang dimaksud dalam materi ini disepadankan dengan kata bahasa Inggris ‘policy’ yang dibedakan dari kata ‘wisdom’ yang berarti ‘kebijaksanaan’ atau ‘kearifan’.Menurut Ealau dan Prewitt, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu) (Suharto, 1997). Kamus Webster memberi pengertian kebijakan sebagai prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Titmuss mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu (Suharto, 1997). Kebijakan, menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (problem-oriented) dan berorientasi kepada tindakan (action-oriented). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Analisis kebijakan adalah suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberi landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan … Analisis kebijakan dapat dipakai dalam perbaikan penilaian diantara para pembuat kebijakan.
Analisis kebijakan (policy analysis) dapat dibedakan dengan pembuatan atau pengembangan kebijakan (policy development). Analisis kebijakan tidak mencakup pembuatan proposal perumusan kebijakan yang akan datang. Analisis kebijakan lebih menekankan pada penelaahan kebijakan yang sudah ada. Sementara itu, pengembangan kebijakan lebih difokuskan pada proses pembuatan proposal perumusan kebijakan yang baru.

Namun demikian, baik analisis kebijakan maupun pengembangan kebijakan keduanya memfokuskan pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan. Analisis kebijakan mengkaji kebijakan yang telah berjalan, sedangkan pengembangan kebijakan memberikan petunjuk bagi pembuatan atau perumusan kebijakan yang baru.

Menurut Dunn, analisis kebijakan adalah ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannnya suatu kebijakan. Ruang lingkup dan metoda analisis kebijakan umumnya bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat suatu kebijakan. Menurut Quade (1982 dalam Edi Suharto). analisis kebijakan adalah suatu jenis penelaahan yang menghasilkan informasi sedemikian rupa yang dapat dijadikan dasar-dasar pertimbangan para pembuat kebijakan dalam memberikan penilaian-penilaian terhadap penerapan kebijakan sehingga diperoleh alternatif-alternatif perbaikannya. Kegiatan penganalisisan kebijakan dapat bersifat formal dan hati-hati yang melibatkan penelitian mendalam terhadap isu-isu atau masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi suatu program yang telah dilaksanakan. Namun demikian, beberapa kegiatan analisis kebijakan dapat pula bersifat informal yang melibatkan tidak lebih dari sekadar kegiatan berfikir secara cermat dan hati-hati mengenai dampak-dampak diterapkannya suatu kebijakan. Analisis kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik. Di dalam analisis kebijakan publik terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan.

Bila analisis kebijakan dikaitkan dengan pendidikan, maka analisis kebijakan pendidikan adalah suatu prosedur ilmiah untuk menelaah dan merumuskan seluruh isu-isu dan permasalahan pendidikan berdasarkan analisa yang tajam dan metode berfikir yang kritis yang selanjutnya menghasilkan sebuah pemikiran atau rumusan yang berguna bagi kebijakan pendidikan.

Dalam hal ini Hough (1984) memberikan kontribusi sangat berarti bagi para pengkaji kebijakan pendidikan. Kontribusi ini terutama menyangkut isu-isu konseptual dan teoretik yang mampu memberikan kerangka pemahaman utuh bagi analisis kebijakan pendidikan.

Hough (1984) juga menegaskan sejumlah arti kebijakan. Kebijakan bisa menunjuk pada seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program-program, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang atau peraturan-peraturan. Bertolak dari konseptualisasi ini, misalnya, ujian nasional merupakan salah satu bentuk kebijakan pendidikan. Ujian nasional memadai untuk dikategorikan sebagai kebijakan karena: (1) dengan jelas dimaksudkan untuk mencapai seperangkat tujuan, (2) senantiasa menyertakan rencana pelaksanaan, (3) merupakan program pemerintah, (4) merupakan seperangkat keputusan yang dibuat oleh lembaga dan atau pejabat pendidikan, (5) menghadirkan sejumlah pengaruh, akibat, dampak dan atau konsekuensi, (6) dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan lembaga terkait.

2.  Tahapan – Tahapan dalam Analisis Kebijakan

Kontribusi Hough (1984) yang juga sangat penting adalah penjelasannya mengenai tahapan-tahapan dalam proses kebijakan. Kerangka analisis yang ditujukan pada proses kebijakan mencakup:

1)      Kemunculan isu dan identifikasi masalah

Pada tahap kemunculan isu dan identifikasi masalah, dilakukan pengenalan terhadap suatu masalah atau persoalan yang memerlukan perhatian pemerintah, masalah-masalah yang mendapat tempat dalam agenda publik serta agenda resmi, serta mobilisasi dan dukungan awal bagi strategi tertentu.

2)      Perumusan dan otorisasi kebijakan

Pada tahap perumusan dan otorisasi kebijakan, dilakukan eksplorasi berbagai alternatif, perumusan seperangkat tindakan yang lebih dipilih, usaha-usaha untuk mencapai konsensus atau kompromi, otorisasi formal strategi tertentu seperti melalui proses legislasi, isu pengaturan atau penerbitan arahan-arahan.

3)      Implementasi kebijakan

Pada tahap implementasi, dilakukan interpretasi terhadap kebijakan dan aplikasinya terhadap kasus tertentu, serta pengembangan satu atau lebih program sebagai alternatif yang dipilih untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

4)      Perubahan atau pemberhentian kebijakan

Pada   tahap   penghentian atau perubahan kebijakan, dilakukan penghentian karena masalah telah dipecahkan, kebijakan tidak berhasil atau hasilnya dinilai tidak diinginkan, melakukan perubahan mendasar berdasarkan umpan-balik, atau mengganti kebijakan tertentu dengan kebijakan baru.

3.  Tujuan Analisis Kebijakan

Secara historis, tujuan analisis kebijakan adalah menyediakan informasi bagi pembuat kebijakan untuk dijadikan bahan pertimbangan yang nalar guna menemukan pemecahan masalah kebijakan. Analisis kebijakan diharapkan untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi tentang nilai-nilai, fakta-fakta, dan tindakan-tindakan.

4.  Prosedur Analisis Kebijakan

Prosedur analisis kebijakan dalam pengertian formal, dilihat dari ruang lingkup waktunya, terdapat tiga jenis perencanaan nasional pendidikan yang dibuat secara teratur dan berkesinambungan. Ketiga jenis kebijakan tersebut meliputi kebijakan jangka panjang, kebijakan jangka menengah, dan kebijakan jangka pendek. Ketiga proses pembuatan kebijakan bersifat formal terprogram dapat diterangkan sebagai berikut.

1.    Kebijakan jangka panjang (periode 25 tahun)

Sistem pendidikan tidak diatur secara alamiah, tetapi dirancang dan direkayasa agar mengarah pada suatu keadaan yang diinginkan pada waktu yang akan datang. Ruang lingkup waktu dari kebijakan jangka panjang bisa bervariasi dan sangat bergantung pada kebijakan suatu negara.

Dalam program pembangunan nasional tahap pertama di Indonesia, kebijakan jangka panjang ditetapkan 25 tahun, yaitu lima periode kebijakan jangka menengah yang terdiri atas periode lima tahunan (Repelita). Kebijakan jangka panjang pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bersifat prospektif berdasarkan antisipasi masa depan. Kebijakan negara di bidang pendidikan, misalnya, ditentukan oleh suatu proyeksi pendidikan dalam suatu kurun waktu ke depan. Rencana jangka panjang juga merupakan penentu arah pembangunan pada masing-masing periode dari kelima Repelita yang dirumuskan.

Walaupun jangka panjang telah dilakukan dalam pembangunan nasional secara keseluruhan, hal-hal yang memuat arah kebijakan pembangunan secara umum selama periode pembangunan jangka panjang pertama ternyata belum cukup secara eksplisit menekankan sektor pendidikan. Mungkin hal ini disebabkan oleh prioritas pembangunan jangka panjang pertama yang masih ditekankan pada bidang dan sektor-sektor ekonomi. Mungkin dapat dikatakan bahwa pembangunan jangka panjang pertama masih bersifat mencari bentuk.

Berbagai bentuk kajian dilaksanakan dalam rangka menghasilkan gagasan pembaharuan sesuai dengan data empiris dan konsep pendidikan sehingga benar-benar dapat menghasilkan gagasan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara konseptual maupun secara empiris.

Upaya yang dilakukan untuk menghasilkan gagasan-gagasan diantaranya sebagai berikut.

a.    Kajian mengenai keterkaitan antar-sektor

Kajian antar sektor atau bidang kehidupan ini penting karena pendidikan memiliki pengaruh terhadap, atau dipengaruhi oleh, sektor-sektor atau bidang kehidupan yang bersangkutan. Maksud utama pengkajian antar sektor ialah untuk menciptakan harmonisasi antar pembangunan pendidikan dengan pembangunan bidang atau sektor lainnya. Kajian sektor ini sangat penting, khususnya dalam kaitannya dengan pembangunan nasional menuju tebentuknya masyarakat industrial yang modern.

b.    Kajian pembangunan sektor pendidikan dalam persaingan dunia tanpa batas

Kajian ini dimaksudkan untuk menelusuri setiap gagasan konseptual dalam rangka pembangunan sistem pendidikan sesuai dengan tujuan terbentuknya masyarakat industri. Dalam kajian ini dilakukan penelaahan terhadap berbagai komponen sistem pendidikan, baik dilihat dari apa yang sekarang terjadi maupun dillihat dari apa yang ingin dilakukan di masa yang akan datang. Dengan rangkaian ini, beberapa perspektif jangka panjang dalam bentuk gagasan pembaharuan pendidikan dapat diperoleh.

c.     Kajian strategis

Kajian seperti ini dimaksudkan untuk memperoleh suatu gagasan alternatif kebijakan yang sifatnya mendasar dalam melaksanakan pembangunan pendidikan di masa depan. Kajian strategis ini dilakukan untuk menentukan tantangan baru mengenai keadaan sekatang dibandingkan dengan keadaan yang diinginkan di masa yang akan datang dengan memperhitungkan berbagai kendala dan sumber yang ada dan diperkirakan ada. Hasil kajian stategis ini ialah daftar alternatif kebijakan jangka panjang yang menyangkut pembangunan masing-masing sektor pendidikansebagai implikasi dari kajian antarsektoral.

d.    Kajian pembabakan pembangunan

Kajian ini dilaksanakan dalam rangka memperkirakan pembabakan pembangunan masing-masing subsektor pendidikan dari Renstra ke Renstra. Dengan kata lain, agar dapat tercapai apa yang diinginkan, dihubungkan dengan keadaan sekarang dan perkiraan faktor kendala dan sumbernya, maka keadaan yang ingin dicapai pada setiap akhir Renstra dapat diperkirakan.

Langkah-langkah tersebut merupakan langkah analisis kebijakan yang memungkinkan dapat dihasilkan berbagai gagasan yang diperlukan untuk membangun pendidikan di masa depan. Langkah ini bersifat rasional yang ditandai dengan rangkaian kegiatan analisis terhadap konsepsi dan data empiris, sepanjang menyangkut pembangunan pendidikan pada masa kini dan masa depan.

Namun, langkah analisis tersebut belum seluruhnya selesai karena masih terdapat langkah lainnya yang harus dilakukan agar setiap gagasan alternatif kebijakan yang didukung oleh suatu kekuatan otoritas oleh para pengambil keputusan.

2.    Kebijakan jangka menengah

Rencana Pembangunan pendidikan jangka menengah dulu dapat diwujudkan dalam suatu dokumen yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Sektor pendidikan. Sekarang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dengan dokumen yang disebut Rencana Strategi Depdiknas (Renstra Depdiknas). Departemen Pendidikan Nasional memiliki wewenang sepenuhnya dalam menyusun rencana pembangunan lima tahun sektor pendidikan ini. Di lingkungan departemen sendiri, fungsi penyusunan Renstra dilaksanakan oleh sebuah Kelompok Kerja dan Kelompok Teknis yang ditunjuk oleh Menteri, seperti yang telah disebutkan di muka. Hal ini dapat dipahami karena penyusunan Renstra pertama merupakan tugas baru yang belum ada sebelumnya.

Renstra merupakan jabaran dari RPJPN kedua, sebuah dokumen yang disusun oleh Tim Pokja Bappenas berdasarkan masukan dari berbagi sektor pembangunan. Berdasarkan landasan ini, Rencana Strategi (Renstra) Departemen sektor pendidikan disusun dengan jabaran yang lebih operasional, menjadi kebijakan, program-program, dan sasaran pembangunan masing-masing program pembangunan selama lima tahun ke depan.

Lembaga yang berwenang dalam penyusunan rancangan Renstra adalah Balitbang, dengan melakukan koordinasi dengan unit-unit utama, dinas-dinas pendidikan daerah, dan instansi-instansi terkait yang kompeten di luar Depdiknas yang dapat memberikan bantuan data dan informasi terhadap penyusunan Renstra tersebut.

3.    Rencana kerja pemerintah (rkp) tahunan

Perencanaan siklus tahunan ini didasarkan pada Peraturan Mendiknas tentang rapat pimpinan baik pada tingkat unit kerja, unit utama, dan Departemen, yang langsung menjabarkan program yang relevan, tugas pokok dan fungsi setiap unit utama di lingkungan departemen. Perencanaan tahunan ini dikoordinasi oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal.

Perencanaan tahunan didasarkan kepada Rencana Kerja Pemerintah Tahunan, yang memuat empat langkah penting, yaitu:

a.    Pidato Tahunan Presiden RIdihadapan DPR

b.    Usulan dari masing-masing Direktorat setiap tahun berdasarkan usulan dari setiap daerah sesuai dengan program masing-masing.

c.    Usulan anggaran sesuai volume target masing-masing Direktorat atau dasar usulan daerah masing-masing

d.   Persetujuan anggaran oleh Bappenas dan DPR atas dasar Renstra dan kapasitas fiskal negara tahun yang bersangkutan.

Dari keempat tahap tersebut, masing-masing meliputi empat periode, dengan lama tiga bulan untuk tiap periode, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1)   Tahap Persiapan Perencanaan

Tahap ini merupakan langkah penyiapan data khususnya data yang berkaitan dengan jumlah peserta didik yang akan dilayani, kepegawaian, sarana dan prasarana yang diperlukan, serta peralatan yang dibutuhkan. Tahap ini dimulai bulan Januari, atau 15 bulan sebelum anggaran mendapat persetujuan Bappenas dan DPR.

Tahap ini dimulai dengan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang diselenggarakan oleh Provinsi dengan mengundang dinas-dinas pendidikan kabupaten/kota. Dalam Musrenbang dilakukan beberapa kajian mengenai kemajuan program, dan masalah dalam pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya dan usulan dari daerah khusus mengenai tambahan pegawai, dana, allat dan sumber-sumber lain yang diperlukan.

Musrenbang menghasilkan laporan yang dapat dijadikan bahan yang sangat penting bagi; (a) rapat perencanaan yang akan dilaksanakan pada masing-masing unit utama terkait, (b) Raker Perencanaan yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan, (c) Rempug Nasional.

2)   Kebijakan Departemen Tahunan

Periode tiga bulan kedua yakni April-Juni merupakan tahap penyiapan landasan hukum yang berbentuk kebijakan Departemen untuk tahun yang bersangkutan.  Periode ini merupakan waktu untuk merumuskan dan mempublikasikan kebijakan Mendiknas tahunan yang sangat berarti untuk dijadikan pedoman bagi proses perencanaan pada tahun yang bersangkutan.

Bahan kebijakan mendiknas tahunan dipersiapkan secaa khusus oleh sebuah tim Substansi yang dikoordinasikan oleh Balitbang-dikbud. Bahan-bahan kebijakan tahunan dipersiapkan oleh tim Substansi selanjutnya dibahas dan dikukuhkan sebagai kebijakan tahunan Mendiknas dalam rempug Nasional yang diikuti oleh semua pimpinan unit utama, para pejabat Eselon II, kepala dinas, rektor universitas negeri, koopertis, dan beberapa atase pendidikan.

3)   Usulan Sasaran Kegiatan dan Penetapan Pagu Anggaran

Antara bulan Juli-Januari adalah periode untuk melaksanakan usulan anggaran kegiatan. Sementara itu, pagu anggaran nasional untuk depdiknas ditetapkan oleh Bappenas, Departemen keuangan dan DPR. Selama periode tersebut, kebijakan tahunan Mendiknas digunakan sebagai dasar untuk merevisi usulan anggaran yang telah dilakukan sebelumnya sehingga dapat dilakukan penertiban daftar pagu sementara secara resmi dari Departemen keuangan.

 

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian kebijakan itu berarti sebagai prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan senantiasa berointasi kepada masalah (problem-oriented) dan berointasi kepada tindakan (action-oriented). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Analisis kebijakan adalah suatu bentuk analisis yang mengahasilkan dan menyajikan informassi sedemikian rupa sehingga dapat member landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan. Analisis kebijakan dapat dipakai dalam perbaikan penilaian diantara para pembuat kebijakan. Analisis kebijakan (policy analysis) dapat dibedakan dengan pembuatan atau pengembangan kebijakan (policy development). Analisis kebijakn tidak mencakup pembuatan proposal perumusan kebijakan yang akan dating. Analisis kebijakan menekankan kepada penelaahan kebijakan yang sudah ada. Sementara itu, pengembangan kebijakan lebih difokuskan pada proses pembuatan proposal perumusan kebijakan yang baru.

Namun demikian, baik analisis kebijakan maupun pengembangan kebijakan kedua nya memfokuskan kepada konsekuensi-konsekuensi kebijakan. Analisis keijakan mengkaji kebijakan yang telah berjalan, sedangkan pengembangan kebijakan memberikan petunjuk bagi pembuatan atau perumusan kebijakan yang baru.

REFERENSI

http://ide2-pendidikan.blogspot.com/2009/06/analisis-kebijakan-pendidikan.html

http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/artikel/111.html?task=view

http://wulan-ghisya.blogspot.com/2009/06/kerangka-analisis-kebijakan.html

http://www.pappiptek.lipi.go.id/index.php/kebijakaniptek/135-kebijakaninovasi

Suryadi, Ace, M.Sc.,Ph.D. (2009). Paradigma Pembangunan Pendidikan nasional. Bandung: Widya Aksara Press